Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, sebelumnya bernama Lapangan Terbang Kadieng terletak 30 km dari Kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan. Bandara ini dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I. Selengkapnya

Pelabuhan Paotere

Pelabuhan Paotere sekarang ini masih dipakai sebagai pelabuhan perahu-perahu rakyat seperti Phinisi dan Lambo dan juga menjadi pusat niaga nelayan, dimana dapat dilihat disepanjang jalan di pelabuhan berjejer toko-toko yang menjual berbagai macam jenis ikan kering, perlengkapan nelayan, serta beberapa restoran seafood. Selengkapnya

Lapangan Karebosi

Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Provinsi Sulawesi Selatan- Sebagai Rintisan Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan. Selengkapnya

Pantai Losari

Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Selengkapnya

Museum Kota Makassar

Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Provinsi Sulawesi Selatan- Sebagai Rintisan Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan. Selengkapnya

 

Saatnya Mengukur Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Permukiman Dan Penataan Ruang

Pernahkah kita mengetahui berapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang permukiman dan penataan ruang yang telah kita capai selama ini ? Jawabnya pasti belum, karena selama ini kita belum pernah mengukur berapa Standar Pelayanan Minimal yang telah kita capai di bidang permukiman begitu juga bidang penataan ruang. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya kita sebut SPM bidang permukiman dan penataan ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang permukiman dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Kementerian Pekerjaan Umum telah menertbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

SPM bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan tugas wajib daerah yang meliputi: sumber daya air, jalan, air minum, penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan, dan persampahan, penanganan permukiman kumuh perkotaan, penataan bangunan dan lingkungan, jasa konstruksi dan penataan ruang. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui instansi teknis. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi di bidang keciptakaryaan dan penataan ruang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan koordinasi sejauh mana kabupaten/kota telah melakukan perhitungan mengenai SPM di bidang keciptakaryaan/permukiman dan penataan ruang di daerahnya, dan selanjutnya hasil perhitungan tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Gubernur.

Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2010 dijelaskan bahwa bidang keciptakaryaan/permukiman dan penataan ruang yang harus dihitung SPM nya dengan indikator masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Air Minum

Tersedianya akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan, terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

2. Penyehatan Lingkungan Permukiman

  1. Tersedianya system air limbah setempat dan skala komunitas/kawasan yang memadai
  2. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah dan system penanganan sampah di perkotaan
  3. Tersedianya system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama dua jam) dan tidak lebih dari dua kali setahun.

3. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

    Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

4. Penataan Bangunan dan Lingkungan

  1. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaetn/kota
  2. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota

5. Penataan Ruang

  1. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah     kabupaten/kota  beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
  2. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal dua kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang
  3. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
  4. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pengaduan.
  5. Tersedianya luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010, Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus dihitung dan dievaluasi setiap tahun sampai tahun 2014. Oleh karena itu seharusnya sebelum kita memprogramkan semua kegiatan di bidang keciptakaryaan dan penataan ruang, kita harus mengetahui sejauh mana kinerja kita selama ini, agar kita bisa lebih mendahulukan mana yang prioritas dan mana yang perlu ditingkatkan.

Mungkin belum terlambat untuk memulai, sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, saatnya kita harus menghitung Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang keciptakaryaan/permukiman dan penataan ruang sebagai bahan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi dalam peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar keciptakaryaan/permukiman dan penataan ruang, sekaligus menjadi acuan dalam rangka menyusun perencanaan lima tahun mendatang. Insya Allah..!!

Oleh : Syafruddin Hamrun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>